Pemerintah Diminta Jangan Egois Pertahankan Ambang Batas Pencalonan Presiden 20 Persen
abadikini.com, JAKARTA – Pemerintah dinilai terlalu memaksakan kehendaknya dalam mengusulkan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold dalam RUU Pemilu, pemerintah maunya 20 persen silakan, tapi kita kan berdebat. Pemerintah enggak boleh keras dan enggak boleh menang sendiri (Egois). Banyak pengamat juga minta (presidential threshold) 0 persen.
Hal ini dikatakan Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang Penyelengaraan Pemilu (RUU Pemilu), Ahmad Riza Patria di Jakarta, Jumat (2/6/2017).
Menurut Ahmad Riza Patria, pemerintah seharusnya melihat perkembangan di masyarakat, karena kata Riza, publik banyak yang tak setuju bila presidential threshold tetap ada. “Dari situ bisa dilihat publik juga, jadi jangan memaksakan kehendaknya,” tegasnya.
Ahmad Riza Patria menambahkan, dengan adanya presidential threshold 20 persen, selain inskontitusional juga memperlihatkan adanya partai politik yang sudah bercokol di parlemen saat ini.
“Justru dengan adanya 20 persen itu bagian dari arogansi partai nggak kasih kesempatan partai lain. Partai yag ingin 20 persen itu ingin berkuasa sendiri tanpa melibatkan partai lain,” ujarnya.
“Padahal iklim demokrasi kita saat ini harusnya memberi kesempatan yang sama untuk mengusung calon dan presiden, ini bagian penguatan parpol. Karena didorong dan diberi kesempatan,” tandasnya.
Diketahui, pemerintah tetap mendukung sistem presidential threshold dalam RUU Pemilu sebesar 20-25 persen. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo beralasan proses pemilihan presiden dan calon wakil presiden memerlukan dukungan riil yang terlihat dari jumlah surat suara yang diperoleh partai politik pada pemilu legislatif. (sop.ak)
