Ini Temuan dan Rekomendasi BPK Untuk Menteri Bidang Ekonomi Kabinet Kerja Jokowi
abadikini.com, JAKARTA – Ketua Badan Pemriksa Keuangan (BPK RI) Moermahadi Soerja Djanegara menyampaikan ucapan selamat kepada pemerintah. Pasalnya, pemerintah berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk pertama kalinya dalam 12 tahun terakhir.
“Laporan Keuangan telah ada beberapa perbaikan. Ini merupakan yang terbaik sejak tahun 2004. Kami sampaikan selamat dan apresiasi kepada kinerja pemerintah serta 84% yang peroleh opini WTP,” kata Moermahadi di Kantor Pusat BPK, Jakarta, Jumat (26/5/2017).
BPK pun memaparkan hasil temuan sistem pengendalian intern pada laporan keuangan Pertama adalah integrasi sistem informasi dan penyusunan pertanggungjawaban perluasan APBN ditingkat Kementerian Negara atau Lembaga dan tingkat Bendahara Umum Negara. Kedua, perlu adanya penyelesaian kelebihan pembayaran atau penyimpangan belanja negara.
“Lalu peningkatan pengawasan dan pengendalian barang milik negara, penetapan kebijakan tindakan khusus penyelesaian aset negatif saja jaminan sosial kesehatan. Kelima, peningkatan peran aparat pengawasan intern pemerintah,” jelasnya.
Adapun rekomendasi perbaikan pengelolaan dan pertangungjawaban BPK untuk Kementerian atau Lembaga adalah sebagai berikut;. 1. Mengintegrasikan sistem informasi. 2. Menyelesaikan perbedaan tarif PPH Migas. 3. Menyelesaikan kelebihan pembayaran atau penyimpangan pelaksanaan belanja negara. 4. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian BMN. 5. Memperbaiki pengelolaan pertanggungjawaban belanja subsidi. 6. Menetapkan mekanisme pengendalian atas Dana Alokasi Khusus. 7. Menetapkan kebijakan terkait tindakan khusus penyelesaian aset negatif Dana Jaminan Sosial. 8. Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
Diketahui, BPK RI hari ini, Jumat (26/5/2017) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan kementerian atau lembaga tahun 2016 pada Bidang Perekonomian dan Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyerahan ini dilakukan di Kantor Pusat BPK, Jakarta.
Turut hadir dalam acara penyerahan ini sejumlah Menteri Ekonomi pada Kabinet Kerja. Di antaranya adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro. Turut pula hadir Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo.
Selain itu, juga turut hadir Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf, Ketua Badan Pusat Statistik Suharyanto, hingga Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin. Tampak pula hadir sejumlah jajaran pejabat eselon I pada berbagai lingkungan Kementerian. (sl.ak)
