Wakil Komandan Brigade Hizbullah: BIN Jangan Perkeruh Suasana
abadikini, JAKARTA – Situasi nasional yang semakin memanas akibat kontraksi politik pra pilkada, saat pilkada dan pasca pilkada di ibukota yang sarat dengan muatan identitas SARA telah membuat resah semua elemen bangsa Indonesia. Semua seakan sepakat bahwasanya sedang ada skenario memecah belah bangsa demi kepentingan politik golongan/kelompok tertentu.
Skenario jahat ini sudah terbaca dengan adanya rekayasa, penggiringan dan kesengajaan membenturkan kelompok mayoritas muslim dengan kelompok minoritas non muslim atau sebaliknya.
Pilkada DKI Jakarta dan kasus penistaan agama yang melibatkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mantan gubernur DKI Jakarta yang sudah divonis penjara selama 2 tahun terbukti menjadi trigger efektif bagi upaya persatean (baca: memecah belah) bangsa Indonesia.
Wakil Komandan Komando Pusat Brigade Hizbullah Bulan Bintang, Solihin Pure saat dimintai pendapatnya menjelaskan, saat ini memang sedang terjadi polarisasi yang nyata antara mayoritas muslim yang diasosiasikan intoleran, anti kebhinekaan dan bahkan ada yang melabeli sebagai anti Pancasila sedang di pihak lain minoritas non muslim yang dicitrakan sebagai pihak yang paling toleran, memahami kebhinekaan dan khatam Pancasila.
“Awalnya Aksi Bela Islam adalah reaksi menuntut keadilan proses hukum dari slip of the tounge Ahok di Pulau Seribu. Artinya setelah Ahok diadili di pengadilan sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku maka tidak ada aksi lagi namun faktanya pendukung Ahok yang kecewa dengan kekalahan di Pilgub semakin frustrasi dan bereaksi secara tidak wajar dan tidak elegan dengan memainkan pola underdog effect hingga ke mancanegara,” ujar Pure.
Seakan ada skenario yang terus memancing umat Islam agar mau bereaksi secara anarkis karena menyinggung wilayah keyakinan beserta simbol-simbol yang disucikan dalam agama Islam. Setelah belum lama terjadi di harian Radar Sukabumi mengenai karikatur burung Garuda merobek bendera berlafadzkan tauhid kemudian yang terbaru bocornya surat edaran BIN tentang larangan berjenggot dan celana cingkrang bagi pegawai internal BIN (bukan agen lapangan).
“Ini lucu ya, harusnya BIN tidak memperkeruh suasana dan fokus bekerja melakukan fungsi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan demi terciptanya keamanan nasional sehingga dapat memberikan solusi atas persoalan bangsa hari ini bukannya malah ikut menjadi bagian dalam persoalan aktual bangsa hari ini”, kata Pure.
Lebih lanjut Solihin Pure menjelaskan, bahwasanya ia menjadi ragu dan khawatir jika BIN yang seharusnya menjadi lini pertama pertahanan bangsa dan negara terhadap ancaman baik dari dalam maupun luar negeri namun tidak dapat bekerja secara profesional dan efektif dalam aspek pengamanan informasi di internal.
Memang masyarakat harus apresiasi dan tetap percaya kepada kinerja BIN dalam melalukan deteksi dini dan cegah dini atas berbagai potensi ancaman yang membahayakan bangsa Indonesia. Tentu masyarakat tak bisa tahu dan kadang memang tak perlu harus tahu apa yang dikerjakan BIN. Jadi jangan asal menggunakan teori konspirasi dengan mengatakan BIN kecolongan, BIN disusupi kepentingan asing, kontra intelijen BIN mandul dan lain sebagainya.
Sebaiknya setiap kebijakan di semua lembaga pemerintahan dikaji lebih dahulu dari berbagai sisi dan tinjauan dengan kajian yang ilmiah. Jangan sekadar mengikuti atau menduplikasi tradisi dari lembaga lain agar kejadian seperti ini tidak terulang di tengah situasi nasional yang semakin memanas dan mengarah kepada konflik kelompok yang berbasis identitas SARA.
“Saya kira tak perlu konspiratif menanggapi kebocoran surat edaran itu, pimpinan BIN mungkin lupa kebijakan mengenai larangan berjenggot bagi pegawai BIN yang muslim tentu irasional dan kurang ilmiah karena tidak ada hubungannya antara jenggot dan produktivitas pegawai. Semoga kebocoran edaran ini cuma ungkapan protes satu dua oknum yang merasa dirampas persoalan kebebasan dalam berkeyakinannya,” tandas Pure. (nov.ak)
