Ini Saran Politisi PBB bagi Penjaga Kampung di Berau dalam Mengelola Anggaran

abadikini.com, BERAU – Meningkatnya anggaran untuk kampung, diyakini anggota Komisi II DPRD Berau Kamaruddin, bakal memicu peningkatan kesejahteraan masyarakat di perkampungan. Sebab dana miliaran tersebut, bisa dimaksimalkan aparat kampung untuk membangun fasilitas penunjang perekonomian masyarakat.

Walau demikian, ada tantangan besar bagi pemerintah dan aparat kampung untuk memaksimalkan penggunaan ADK. Menurut mantan Kepala Kampung Bebanir Bangun ini, besarnya dana yang dikelola kampung, belum berbanding lurus dengan peningkatan sumber daya manusia (SDM) aparat kampung. Makanya, peran pendamping kampung sangat penting, agar anggaran yang dikelola benar-benar dimaksimalkan untuk kebutuhan kampung, guna peningkatan perekonomian masyarakat.  

“Kerja kepala kampung sekarang makin berat,” ujar Kamaruddin saat ditemui di ruang kerjanya, beberapa waktu lalu seperti dikutip prokalco, Jumat (24/3/2017).

Layaknya pemerintah daerah, seluruh pemerintahan kampung juga diwajibkan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK), agar ADK yang dikelola bisa jelas dan terukur penggunaannya. “Tapi rata-rata kepala kampung belum bisa menyusunnya,” terangnya.

Selain itu, beban Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang sebagian dialihkan ke kampung, seperti mengalokasikan honor untuk guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan TK, guru mengaji, pemangku agama dan sebagainya.

“Belum untuk bantuan-bantuan pertanian dan sebagainya, itu juga dibebankan ke kampung, karena di Kesra (Bagian Kesejahteraan Rakyat) sudah tidak ada, semua dilarikan ke kampung. Makanya saya bilang tanggung jawab kepala kampung semakin berat,” jelas politikus Partai Bulan Bintang (PBB) ini.

Agar program pembangunan di kampung berjalan lancar dan tepat sasaran, Kamaruddin menyarankan agar saat menyusun perencanaan, kepala kampung melibatkan masyarakat, terutama tokoh-tokoh di kampung. Sehingga program kerja yang diinginkan, benar-benar berdasar pada kebutuhan dan keinginan masyarakat, bukan memaksakan keinginan pribadi kepala kampung.

“Yang penting transparan. Kalau sudah tidak transparan, itu akan jadi masalah nantinya,” imbuhnya.

“Nanti saat program berjalan, tinggal pengawasannya lagi yang dimaksimalkan. Kalau itu semua berjalan dengan baik, insya Allah program yang dikerjakan akan maksimal,” pungkas Kamaruddin. (admin.ak)

Baca Juga

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker