Persis: Pemerintah Gagal Dalam Menangkap Aspirasi Rakyatnya

abadikini.com – JAKARTA – Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI) menggelar rapat pleno ke-14 di Kantor MUI, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, dari unsur pemerintah Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Ham (Menko Polhukam) Wiranto menghadiri Rapat Pleno Wantim MUI. Wiranto hadir untuk mewakili presiden RI Joko Widodo.

Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Din Syamsuddin mengatakan salah satu pokok bahasan dalam tujuan rapat pleno ini adalah mencari solusi berbagai masalah bangsa dewasa ini. Pertentangan dan konflik yang saat ini semakin sering terjadi harus segera diatasi.

“Kita ingin dialog, ulama dan umaro (pemerintah) terutama mencari solusi terhadap masalah terkini, masalah kebangsaan kita akhir-akhir ini menampilkan gejala wacana yang bersifat dialektik adanya pertentangan di tubuh bangsa ini. Pada tingkat tertentu alamiah sebagai sebuah bangsa menuju yang lebih dewasa dan matang,” kata Din Syamsuddin, Rabu (18/1/2017).

Dalam kesempatan tersebut para wakil ormas mempertanyakan berbagai isu penting tentang politik dan keamanan nasiaonal. Terutama isu konflik FPI dengan GMBI serta maraknya tenaga kerja asing illegal asal Cina.

Ormas terbesar ketiga Persatuan Islam (Persis) melalui wakil ketua umum Dr. Jeje Zaenudin, mempertanyakan mengapa banyak pernyataan dan kebijakan pemerintah yang dianggap bertentangan dengan apa yang dipersepsi masyarakat.

“Pemerintah gagal dalam menangkap aspirasi rakyatnya, atau memang tidak mengakui adanya aspirasi masyarakat yang berbeda dengan persepsi pemerintah”, kata Jeje Zainudin dalam rapat pleno ke 14 Wantim MUI di Kantor Pusat MUI, Rabu (18/1/2017).

Menurut jeje, akibat sikap tak terbuka dari pemerintah dan tak mampu mengakomodir aspirasi rakyat, dinilai picu munculnya ketegangan di masyarakat Indonesia.

“Pemerintah yang tidak mau mendengar dan mengakui keresahan rakyatnya sendiri, dan tidak mampu menjelaskan  masalah yang sebenarnya kepada rakyat,  maka niscaya gagal menjalankan program dan kebijakannya, bahkan yang muncul adalah ketegangan akibat ketidakselarasan persepsi dan opini”, tegas Jeje Zainudin. (sl.ak)

Baca Juga

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker