Penetapan APBD-P Tanpa Bupati, Nardi Azis Bilang Pemkab Nunukan Tak Hargai DPRD dan Masyarakat
abadikini.com – NUNUKAN – Rapat paripurna penetepan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2016 yang dilaksanakan di ruang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan diwarnai hujan interupsi. Bahkan, salah seorang anggota DPRD Nunukan memilih Walk Out (WO) dari rapat yang digelar Selasa (22/11/2016) malam pukul 20.00 Wita itu.
Ketua Bidang Legislasi DPRD Nunukan, Lukman mengatakan, penetapan APBD-P dilakukan cukup mendesak. Namun, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan terlihat tidak serius dikarenakan bupati Nunukan dan wakil bupati Nunukan justru tidak hadir. Menurutnya, masyarakat Nunukan dan anggota DPRD Nunukan seakan tidak dihargai dengan ketidak hadiran kepala daerah yang baru menjabat sekira enam bulan itu. Ia menegaskan, seharusnya Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Nunukan yang mewakili.
“Kami semua ingin segera disetujui secepatnya. Saya mengingatkan, ditata tertib bupati wajib hadir hingga penetapan APBD-P. Namun, sudah berbulan-bulan dibahas bupati tidak pernah hadir. Saya tidak setuju kalau begini caranya. Kami tidak dihargai, rakyat tidak dihargai, mendingan sekda yang mewakili,” ujar anggota fraksi partai Golkar ini sesaat sebelum meninggalkan rapat paripurna.
Terkait persoalan tersebut politisi Partai Bulan Bintang (PBB), Nardi Azis, mengatakan, penetapan APBD-P merupakan pertanggung jawaban kepada rakyat yang sangat mendesak.
“Biarlah rakyat yang menilai bahwa layaknya bupati dan wakil bupati yang notabenenya memperjuangkan kepentingan rakyat untuk penetapan APBD-P tidak hadir pada saat paripurna,” kata Nardi sapaan akrabnya.
Lebih lanjut dikatakan, rakyat yang menilai lima tahun ke depan terlalu mahal untuk bupati dan wakil bupati hadir untuk menetapkan APBD. Ia berharap, penetapan APBD-P harus segera dilakukan.
“Saya berharap siapapun yang mewakili penetapan APBD-P harus dilakukan malam ini juga,” imbuhnya.
Pembahasan APBD-P kali ini merupakan tahun pertama bagi kepemimpinan Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid dan H. Faridil Murad. Sehingga, lanjut Nardi, Pemkab Nunukan seharusnya menunjukkan keseriusannya. Paripurna harus tetap dilanjutkan, dikarenakan masyarakat menunggu banyak hal yang perlu diselesaikan. Seperti gaji honorer yang belum diberikan, pekerjaan yang belum dilakukan dan utang-utang daerah yang belum dibayarkan. (ks.ak)
