Demo 4 November, Yusril: Jokowi Jangan Lari dari Masalah
abadikini.com, JAKARTA – Pakar Hukum Tatanegara, Profesor Yusril Ihza Mahendra dan juga Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) menilai presiden Jokowi kurang bijak dan kurang tepat menangani dugaan penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Ahok.
Dari pengalaman demo besar 4 November 2016, Yusril meminta pemerintah faham bahwa masalah penistaan agama tidak dapat didiamkan, tetapi harus diambil langkah hukum yang tegas. Pemerintah tidak boleh terkesan melindungi seseorang yang diduga menista agama.
“Jika didiamkan, kegiatan penistaan agama makin marak, agama dilecehkan seenaknya seperti terlihat di media sosial akhir-akhir ini,” kata Yusril dalam keterangan tertulis yang diterima abadikini.com, Sabtu (5/11/2016.
Yusril mengatakan, persoalan agama itu adalah persoalan sensitif yang dapat memicu pergolakan sosial dan politik di negara ini. Di negara lain mungkin tidak. Menurutnya, persoalan agama tidak bisa dibarter dengan kepentingan politik sesaat jenis apapun.
“Hal ini dapat berakibat fatal yakni terpecah-belahnya kita sebagai sebuah bangsa. Demo besar tidak akan terjadi jika sejak awal penegak hukum mengambil langkah hukum yang tegas terhadap Ahok. Namun, aparat seperti tidak berdaya karena Ahok terkesan dilindungi Presiden Jokowi,” ujarnya.
Para pendemo dan umat Islam sejak awal ingin demo damai. Kata Yusril, Jokowi berjanji akan menindak tegas Ahok dan beliau akan tetap di istana, menerima dengan baik wakil-wakil demonstran, akhirnya buyar karena Presiden pergi ke Cengkareng untuk sesuatu yang tidak begitu penting.
Wapres Jusuf Kalla yang akhirnya menerima wakil demonstran, tetapi hasilnya tak cukup memuaskan. Akhirnya sebagian pendemo tetap bertahan untuk bertemu Presiden. Namun hal itu tidak terjadi sampai pagi ini, Sabtu (5/11/2016).
“Padahal, rusuh sudah terjadi di beberapa titik wilayah Jakarta. Presiden yang dicitrakan dekat dengan rakyat, disaat yang genting justru menghindar dari rakyatnya sendiri,” ujarnya.
Janji Wapres untuk tuntaskan penyelidikan dugaan penistaan agama oleh Ahok selama 2 minggu kedepan, dinilainya cukup lama. Menurutnya, dalam dua minggu berbagai hal tak terduga bisa saja terjadi. Yusril meminta pemerintah mempercepat proses ini. “Jika tidak ada langkah nyata, demo lebih besar bukan mustahil akan terjadi,” katanya.
Lanjut Yusril, dari sebelum maupun ketika demo terjadi kemarin, keadaan sudah dapat dibaca. Jika pemerintah salah ambil kebijakan, rasa tidak puas terhadap penanganan penistaan agama bisa berujung pada desakan untuk memakzulkan Presiden. “Saya sudah ingatkan hal ini dua minggu yang lalu. Presiden Jokowi harus hati-hati betul menangani keadaan dan jangan lari menghindar dari masalah yang sudah ada di depan mata,” ungkap Yusril. (sr.ak)
