Bupati Belitung dan Beltim Sepakat Tolak Tambang Laut di Perairan Teluk Pering
abadikini.com – TANJUNGPANDAN – Gerakan masyarakat untuk menolak masuknya kapal isap di perairan Belitung diremehkan pemilik Kapal Isap Produksi (KIP) Kamilah. Hal ini merupakan trik pemilik KIP Kamilah untuk mengulur waktu.
“Memang itu disengaja oleh pemilik. Banyak hal yang telah kita lakukan, tapi kapal isap itu tak bergeming. Selama ini sudah pengalaman, yang kaya itu pengusaha timah, rakyat tetap miskin dan yang merasakan dampaknya rakyat itu sendiri,” kata Bupati Belitung, H Sahani Saleh (Sanem) Senin (10/10/2016).
Maka Sanem dan Bupati Belitung Timur (Beltim), Yuslih Ihza sepakat untuk menolak keberadaan tambang laut di perairan Belitung dan Beltim. Penolakan itu disepakati dalam pertemuan secara non formal dan dipublikasikan olah media massa.
Sanem dan Yuslih melakukan kesepakatan karena melihat beberapa bulan belakangan ini masyarakat Pulau Belitung dibuat gerah dengan keberadaan KIP di perairan Teluk Pering, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung.
“Jadi sebetulnya pertemuan kami kemarin itu, sudah kuat. Itu sudah disampaikan melalui media dan dibaca oleh orang banyak. Nah itu lebih dari formal, dan kami sepakat untuk mengusir itu kapal isap,” kata Sanem.
Kesepakatan menolak itu juga dituangkan dalam surat resmi yang disampaikan kepada Gubernur Bangka Belitung (Babel), Rustam Effendi.
“Nah perlu diketahui, sekarang ini peruntukan utama nya itu kepada pemilik izin KIP itu. Jadi selama ini kami rasa sudah banyak masyarakat menolak, dan fokus kita kepada pemilik KIP itu yang kami harapkan untuk segera memahami dan menyadari keresahan masyarakat,” kata Sanem.
Menurut Sanem, setelah pertemuannya dengan Yuslih, akan dilanjutkan dengan rapat secara formal membahas KIP secara gabungan kepala daerah dua kabupaten dan melibatkan masyarakat secara langsung.
“Kami akan rapat lanjutan nanti. Karena kemarin juga kami sudah memberikan deadline waktu kepada mereka, dan melalui media sudah disampaikan, jadi bukan salah kami lagi. Dan untuk kesepakatan yang kami buat kemarin, itu secara moral dan sah,” kata Sanem. (sp.ak)
