Yusril: Kedaulatan Bangsa Indonesia Berubah Pasca Reformasi
abadikini.com, JAKARTA – Sebelum reformasi, UUD 1945 telah menyatakan bahwa kedaulatan sepenuhnya ada di tangan rakyat dan dilaksanakan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Tanpa disadari, amandemen UUD telah mengubah secara fundamental kedaulatan bangsa Indonesia.
Demikian diungkapkan Pakar Hukum Tata Negara Prof Dr Yusril Ihza Mahendra, SH, M.Sc dalam Seminar bertema ‘Kedaulatan Bangsa Pasca Reformasi’, di Aula Terapung Perpustakaan Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Jumat (27/10/2017).
“Tidak disadari amandemen telah berubah dari yang didebatkan dan dikompromikan dahulu oleh Founding Father Indonesia hingga akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 agustus 1945,” ujar Yusril.
Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) itu menyebutkan konsep kedaulatan bangsa berada di tangan rakyat dan itu dilatarbelakangi oleh tiga aliran pemikiran besar.
“Yaitu Hukum adat, pemikiran Islam dan pemikiran politik modern. Semuanya ada di situ. Mereka belajar berkonsep berdasarkan tradisi eropa, maka jadilah kedaulatan di tangan rakyat dan dijalankan MPR,” terangnya.
MPR sendiri, kata Yusril, berasal dari bahasa Arab, yang terdiri dari Majelis, Permusyawaratan dan Rakyat.
“Majelis artinya orang-orang yang duduk, Musyawarah adalah membicarakan suatu bahasan, dan Ri’ayah (Rakyat), artinya rakyat, warga, orang-orang yang diurus. Itu musyawarah konsepnya jelas sekali bahwa rakyat kita memegang kedaulatan,” ungkap Yusril.
Mantan Menkumham ini menjelaskan bahwa hal itu memiliki konsep yang jelas, yaitu rakyat memegang kedaulatan, namun tidak bisa langsung menjalankannya.
“Mereka bermusyarawah untuk menjalankan negara ini. Maka komposisi MPR Terdiri dari anggota dewan, anggota dari daerah dan golong-golongan. MPR dianggap sebagai miniatur bangsa ini. Ia mempresentasikan bangsa ini,” kata mantan Mensesneg ini. (beng.ak)
