Yusril Ihza Mahendra foto bersama dengan advokat dan ahli dalam perkara Bun Yan, Bandung, Selasa (12/9/2017).

Video Berasal dari Sumber Terbuka, Yusril: Kasus Buni Yani Tak Memenuhi Unsur Pidana

abadikini.com, BANDUNG – Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menilai, tidak ada unsur pidana didalam Pasal 32 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2018, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang di dakwakan kepada Buni Yani. Pasalnya menurut Yusril, dakwaan tersebut tak terkait dengan ayat 3 dalam Pasal 32 UU ITE, yaitu kalau sesuatu itu memang bersifat rahasia. kemudian di-upload dan diubah, maka itu yang bisa dipidana

“Kalau saya melihat pasal 32 itu ada tiga ayat 1, 2, dan 3. Jadi kalau orang kemudian mengupload atau menyebarluaskan sesuatu yang kemudian diubah isinya itu bisa dipidana. Tapi itu terkait dengan ayat 3, yaitu kalau sesuatu itu memang bersifat rahasia. Kalau bersifat rahasia kemudian di-upload dan diubah, nah itu yang bisa dipidana,” kata Yusril dalam sidang sebagai saksi ahli yang digelar di Gedung Dinas Perpustakaan dan Arsip (Dispusip) Pemerintah Kota Bandung, Jalan Seram, Kota Bandung, Selasa (12/9/2017).

Yusril menjelaskan, dalam kasus Buni Yani ini, dirinya menilai Buni Yani tak mengunggah video yang bersifat rahasia. Sebab menurut Yusril, video pidato mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Kepulauan Seribu telah disiarkan lewat akun YouTube Pemprov DKI Jakarta dan sumber aslinya bisa dengan mudah diakses oleh publik.

“Apa yang dilakukan oleh Pak Buni Yani ini tidak meng-upload dari sumber yang bersifat rahasia misalnya milik Kementerian Pertahanan, Mabes TNI atau Mabes Polri atau milik Sekretariat Negara, bukan sama sekali,” jelasnya dalam persidangan.

Baca juga:

Yusril menambahkan, yang di upload oleh Buni Yani itu sebenarnya sudah dipublis juga di Web dan YouTube Pemkot DKI Jakarta, sehingga Video tersebut bukan bersifat rahasia lagi. Oleh sebab itu Yusril menegaskan tidak ada unsure pidana dalam kasus Buni Yani

“Yang di-upload itu apa yang sudah disiarkan di web pemerintahan DKI Jakarta dan sudah ada di dalam YouTube. Kemudian yang di-upload itu ketika diubah orang bisa merujuk kepada sumber asli dan bukan sesuatu yang bersifat rahasia. Ini menurut pendapat saya tidak ada unsur pidana untuk kasus Buni Yani,” pungkasnya. (sovie.ak)

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
12

Beri Tanggapan Anda?

Media Partner