Dinilai Langgar Kode Etik, Fadli Zon Dilaporkan ke MKD DPR

abadikini.com, JAKARTA- Dinilai melanggar kode etik sebagai anggota dewan, wakil ketua DPR Fadil Zon dilaporkan oleh Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman mengatakan dirinya melaporkan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu karena Fadli meminta KPK menghentikan sementara pemeriksaan tersangka e-KTP Setya Novanto.

“Jadi mengirim surat kepada KPK yang isinya meminta penundaan pemeriksaan Setya Novanto sampai praperadilan selesai,” ujar Boyamin saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (13/9).

Menurut Boyamin, menandatangani surat permintaan penundaan pemeriksaan Setya Novanto dianggap sebagai bentuk intervensi hukum. Sehingga ia menduga surat itu bisa mempengaruhi proses hukum yang ada di KPK. “Jadi ini adalah upaya untuk mempengaruhi KPK,” katanya.

 

Boyamin juga mengaku aneh, dalam menandatangani surat tersebut Fadli mengatakan Setya Novanto bukan sebagai Ketua DPR melainkan sebagai masyarakat biasa. Tapi pada kenyataanya sangat berbeda, di mana surat yang diberikan ke KPK diantarkan langsung oleh pihak Kesetjenan DPR.

“Berarti kalau masyarakat biasa mengadu ini kan bisa dikirim via pos saja,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Biro Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR Yohanes Tahapari menyampaikan surat kepada KPK, Selasa (22/9). Pada intinya, surat tersebut berisi permintaan agar KPK menunda proses penyidikan terhadap Ketua DPR Setya Novanto terkait kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

Dalam surat tersebut, pimpinan DPR menilai praperadilan adalah hal yang lumrah dalam proses penegakan hukum. Karena itu pimpinan DPR meminta KPK mengedepankan azas praduga tak bersalah dan menghormati proses hukum praperadilan yang sedang berlangsung.‎ (ak/jp)

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Beri Tanggapan Anda?

Media Partner