Batalkan Presidium KAHMI Politik Uang
Oleh:
Yaminudin
Mantan Koordinator Korps Instruktur HMI Cabang Yogyakarta juga Mantan Ketua HMI Koorkom IKIP Yogyakarta
Saya bersama 3 orang, 2 orang diantaranya pimpinan Universitas Jayabaya (Mansyur dan Hendra), 1 orang aktivis Parmusi (Juffa Shadik) yang juga Alumni HMI, menghadiri acara Munas KAHMI di Medan. Kami bukan peserta Munas, tetapi sekedar hadir sebagai penggembira dan Tim Peneliti NSEAS.
Saat hari penutupan Munas memang santer kami dengar dari mulut ke mulut baik peserta maupun peninjau atau penggembira adanya politik uang dalam pemilihan Anggota Presidium. Kami sungguh kaget dan kecewa mendengar adanya politik uang itu.
Di dalam pikiran kami bergeliat pertanyaan: kok bisa ya Munas kali ini tertimpa isu politik uang ?
Setelah kembali ke Jakarta, kami menerima info yang lebih mengejutkan. Keragu-raguan kami tentang adanya politik uang menjadi sirna kami membaca tulisan Mahfud MD melalui WhatsApp Group (WAG) Presidium KAHMI, kemudian dimuat di WAG KAHMI D.I. Yogyakarta. Ia membeberkan pertemuan dirinya dengan Jusuf Kalla, 22 November lalu. Menurut Mahfud, forum pertemuan itu mengakui adanya “politik uang” pada Munas KAHMI lalu dalam pemilihan 9 anggota Presidium. Forum pertemuan dengan Jusuf Kalla ini meminta agar aturan etik ditegakkan melalui Majelis Etik dan Panitia Seleksi (Pansel).
Pengakuan forum pertemuan ada politik uang atau suap di Munas KAHMI ini sangat penting untuk penyelesaian masalah KAHMI yang memalukan ini.
Bagaimana tidak memalukan? Kahmi saja main suap-suap segala. Apa jadi kalau sudah jadi pemimpin, haram hukumnya Saudara-suadaraku yang ikut Munas di Medan. Jangan ditolerir dan kompromis, batalkan, otomatis gugur.
Majelis Etik harus jujur dan adil. Tidak boleh ada tebang pilih sanksi digunakan. Semua harus diperlakukan sama. Harus semua anggota Presidium mendapatkan sanksi. Harus dibatalkan, dan pemilihan ulang. Baik pelaku politik uang maupun tidak sama-sama beresiko, batal sebagai Presidium dan kalau mau lagi jadi Presidium, silakan ikut pemilihan ulang. Tapi, jika tahu diri, para pelaku politik uang matikan niat Anda untuk ikut lagi ! Anda tidak layak secara moral sebagai pemimpin ummat dan memimpin KAHMI. Camkan itu…
Kepada Kakanda Jusuf Kalla, maju mundurnya organisasi Alumni HMI ke depan sangat bergantung keputusan Kakanda di Majelis Etik. Jika dibiarkan pelaku politik uang tetap ikut sebagai pemimpin KAHMI, niscaya perilaku suap yang haram itu akan berkembang luas. Kultur politik uang dan suap di kalangan kader partai harus dibendung masuk ke KAHMI. Itu termasuk tugas dan fungsi Majelis Etik KAHMI.
Kakanda Jusuf Kalla, mohon jujur dan adil, batalkan hasil pemilihan Presidium KAHMI Munas di Medan. Jangan beri kesempatan para pelaku suap memanfaatkan KAHMI untuk sebarkan kelakuan haram suap. Tolak pemimpin suap!
Mulai lembaran baru, lupakan dan hapus prilaku berbekas politik uang. Hanya dengan pemilihan baru masalah ini akan selesai dan tidak berlarut-larut dan meletihkan pikiran pengurus Majelis Nasional KAHMI.
Pembatalan pemilihan Presidium ini akan dapat mengendalikan beberapa dampak positif.
Pertama, perasaan tidak adil antara anggota Presidium terpilih akan sirna. Jika tidak batalkan, akan terus berlangsung protes dan keamanan dari kubu-kubu yang dipecat.
Kedua, prinsip jurdil dan prosedur normatif dalam penataan organisasi KAHMI benar-benar ditegakkan.
Ketiga, aib pelaku politik uang anggota Presidium sebagai tokoh politik tertutupi dan tidak dipermalukan di mata publik. Tetapi, tetap ditegakkan prinsip jurdil dan prosedur normatif.
Keempat, Pemilihan ulang akan memberi kesempatan terjadinya kontrol internal dalam tubuh KAHMI ketika memunculkan Presidium yang mempunyai integritas atau kejujuran.
Kakanda Jusuf Kalla dan anggota Majelis Etik, keberadaan Kahmi ke depan sangat bergantung pada keputusan Majelis Etik. Mohon batalkan Presidium politik uang!
